Ijtima Ulama III Dihadiri Prabowo, Minta KPU Diskualifikasi Capres 01
Ijtima Ulama III akhirnya mengeluarkan lima rekomendasi untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Lima rekomendasi tersebut dibacakan oleh penanggung jawab acara, Yusuf Martak saat konferensi pers di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).
Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2019.
Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.
Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
"Pengambilan keputusan disaksikan oleh pimpinan BPN dan calon presiden 02 Haji Prabowo Subianto," kata Ketua Obsteering Commite Ijtima Ulama III Slamet Ma'arif di kesempatan yang sama.
Prabowo menyambut rekomendasi tersebut. Saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo
TKN Siap Dampingi ke Bawaslu Jika Ada Bukti kecurangan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku siap mengantarkan para peserta Ijtima Ulama 3 ke Badan Pengawas Pemilu apabila menemukan kecurangan di Pilpers 2019. Asalkan, laporannya dilengkapi dengan data-data yang valid.
"Saya yang antar, kalau perlu saya di depan. Tapi tolong sertakan dengan data jangan hanya framing atau asal omong. Itu enggak boleh karena ini menyangkut penyelengara pemilu," kata dia di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2019).
Pernyataan Karding menanggapi kegiatan Ijtima Ulama 3 dengan tema membahas kecurangan pemilu. Acara digelar di Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).
Karding menyatakan, tidak keberatan dengan kegiatan tersebut. Silahkan bahas kecurangan, tetapi sertakan data.
"Kita akan bantu advokasi sebagai bagian dari komitmen kita untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan ya memang harus di proses itu," terang dia.
Kembali ke Ijtima Ulama 3, Karding berpesan forum ulama semacam itu dijadikan momen untuk menebarkan kesejukan dan persatuan Indonesia.
"Itu yang jauh lebih penting," ujar Ketua DPP PKB itu. [ian]
Sumber: merdeka.com
Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2019.
Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.
Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.
Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
"Pengambilan keputusan disaksikan oleh pimpinan BPN dan calon presiden 02 Haji Prabowo Subianto," kata Ketua Obsteering Commite Ijtima Ulama III Slamet Ma'arif di kesempatan yang sama.
Prabowo menyambut rekomendasi tersebut. Saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo
TKN Siap Dampingi ke Bawaslu Jika Ada Bukti kecurangan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku siap mengantarkan para peserta Ijtima Ulama 3 ke Badan Pengawas Pemilu apabila menemukan kecurangan di Pilpers 2019. Asalkan, laporannya dilengkapi dengan data-data yang valid.
"Saya yang antar, kalau perlu saya di depan. Tapi tolong sertakan dengan data jangan hanya framing atau asal omong. Itu enggak boleh karena ini menyangkut penyelengara pemilu," kata dia di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2019).
Pernyataan Karding menanggapi kegiatan Ijtima Ulama 3 dengan tema membahas kecurangan pemilu. Acara digelar di Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).
Karding menyatakan, tidak keberatan dengan kegiatan tersebut. Silahkan bahas kecurangan, tetapi sertakan data.
"Kita akan bantu advokasi sebagai bagian dari komitmen kita untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan ya memang harus di proses itu," terang dia.
Kembali ke Ijtima Ulama 3, Karding berpesan forum ulama semacam itu dijadikan momen untuk menebarkan kesejukan dan persatuan Indonesia.
"Itu yang jauh lebih penting," ujar Ketua DPP PKB itu. [ian]
Sumber: merdeka.com